undang undang terorisme. "Perpres bertentangan dengan undang undang TNI, undang-undang terorisme sendiri dan bertentangan. undang undang terorisme

Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang. Karena dengan revisi itu kan diberikan. Pabrik itu jadi penjual senjata yang dibeli oleh tersangka teroris, DE, pegawai PT KAI yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. JAKARTA, KOMPAS. Seorang pengunjuk rasa berpose seperti mayat di lokasi kejadian kriminal dengan poster disamping tubuhnya yang bertuliskan "Oust Duterte" (Pecat Duterte) dalam sebuah reli protes atas rencana undang-undang anti-terorisme pada Hari Kemerdekaan, di University of Philippines, Quezon City, Metro Manila, Filipina, Jumat (12/6/2020). ) Oleh : ALPEN NAMBRI NIM : 1113045000010 . Terorisme dan Lintas Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan International Organization for Migration (IOM). Pemerintah dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme (Pansus RUU Terorisme) hari ini menggelar rapat lanjutan dengan agenda pembahasan definisi terorisme yang belum rampung. Kelemahan yang dimaksud tidak ada pasal yang. Recent Currently. Dia berharap pemerintah segera menerbitkan Undang-undang penanggulangan terorisme yang baru sehingga mempersempit ruang gerak pelaku teror di Indonesia. Peraturan Pelaksana. Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016. Kedua pihak tersebut berharap dalam rapat kali ini pembahasan tersebut bisa rampung dan RUU Terorisme bisa segera disahkan pada. 3. Pakistan adalah anggota OKI dan telah menjadi korban terorisme selama bertahun-tahun. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut ada 5 bab baru dalam UU Terorisme ini yang membedakan dengan UU sebelumnya. Tidak adil kiranya bila kita tidak menyebut Organisasi Papua Merdeka yang melancarkan. KKB Teroris, Mahfud MD: Sesuai Ketentuan Undang-Undang. POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan . IDAI Beberkan Dampak Buruk Masuk Sekolah Pukul 05. TEMPO. Hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan geopolitik. Dalam 20 tahun terakhir, tiga organisasi teroris telah dinyatakan dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu Al-Qaida, Negara Islam, dan Taliban. com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ditetapkan: 21 Juni 2018. "Ini adalah kasus besar pertama. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa warga negara bersama TNI dan kepolisian bekerja sama untuk mempertahankan keamanan negara. medcom. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 JO UNDANG-UNDANG. pdf . Ia mengatakan, banyak hal yang harus ia lakukan terkait kasus tindak pidana terorisme, salah satunya, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memberikan perlindungan kepada. ) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif. 4284, LL SETNEG : 3 HLM. Uni Eropa Setujui Undang-Undang Terorisme, Perusahaan Media Sosial Segera Hapus Konten Berbau Terorisme. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto. Dalam sejarahnya,. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah pencegahan aksi teror. May 15, 2018 · Sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo, telah mendesak DPR untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang terorisme (RUU Terorisme) menyusul serangkaian aksi dan. Feb 12, 2013 · Melalui Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/02), polisi dapat mempidanakan penyandang dana. ID, JAKARTA -- Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. "Setidaknya ada 5 hal baru yang sudah kita jelaskan," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5). Menurutnya, tidak ada pasal dalam RUU Terorisme yang diubah oleh timsin, melainkan hanya perbaikan redaksi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain, seperti UU KUHP yang saat ini sedang disusun pemerintah dan DPR. Adapun bunyi dari pasal 12 B ayat 1 adalah Setiap Orang yang dengan sengaja. RUU Kontra Terorisme lolos pembacaan keduanya di parlemen Selandia Baru pada Selasa beberapa pekan s. Jumat, 30 April 2021 14:58 WIB. "Sudah masuk, tadi sudah saya. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PVTPPT), Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik. "Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril saat berbincang dengan Tirto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (14/5/2018). Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME . Pada pasal 35 A disebutkan korban terorisme. Aug 11, 2020 · Pasalnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Jan 21, 2016 · TEMPO. Munculnya berbagai undang-undang tindak pidana khusus sebagai hukum tindak pidana yang di luar kodifikasi (KUHP) merupakan hal yang tidak dapat dihindari. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan harapan, Undang-Undang ini dapat menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia. t. Catatan ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dalam surat tertanggal 18 November 2020. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah atas Putusan MK No. Merdeka. Berita. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Nah perlu ada undang-undang, mengikuti pelatihan militer di dalam negeri, seperti PoSo, atau di luar Negeri adalah kejahatan. "Karena dalam revisi Undang-Undang Terorisme keterlibatan dinilai dari relasi," katanya pada. 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui RUU itu menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Priyo Santoso, yang memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung. Ketua DPR Ade Komarudin akan meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Terorisme, karena sekarang tidak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat. 17. Mahkamah Agung Filipina mengatakan pada Kamis bagian dari undang-undang anti-terorisme yang disahkan. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara. Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii (kanan) menyerahkan berkas laporan pembahasan RUU kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). [9] Kewujudan penindak bukan negara dalam konflik bersenjata berleluasa juga menimbulkan pertikaian mengenai aplikasi. Kadek Melda Luxiana - detikNews. Diatur oleh dua undang-undang sekaligus, maka perlindungan dan pemenuhan hak korban terorisme dianggap sudah sangat kuat Rabu, 11 Oktober 2017 18:13 WIB Editor: Eko SutriyantoKoordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan revisi Undang-Undang Terorisme tersebut berpotensi disalahgunakan dan menyasar pihak-pihak yang tak terbukti melakukan tindak pidana terorisme. com – Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal atau kerusakan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. May 25, 2018 · JAKARTA, KOMPAS. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,. Untuk memahami pengertian terorisme sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka pembaca perlu mempertimbangkan konteks sosial. Kumpulan berita Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai terorisme, tindakan teror, teror bom, aliran radikal, separatisme di daerah dan seluruh Indonesia yang terbaru, dan terkini hari ini. Salah satu wewenang yang diatur di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme. com, Jakarta - Indonesia kini memiliki Undang-Undang Terorisme yang baru, setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Jumat, 25 Mei 2018. Sejarah. Dalam RUU yang baru disahkan menjadi undang-undang itu mengatur enam hak korban, yakni pemberian hak berupa. 122 Perbesar Pimpinan Rapat Paripurna Agus Hermanto mengetuk palu tanda disahkannya RUU Terorisme menjadi UU, Jakarta, Jumat (25/5). Pada Jumat (9/9), Kongres AS menyetujui JASTA, yang akan. Merdeka. id - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan jika Undang-undang No. Dalam Pasal 43 ayat 3, pelibatan TNI diatur lebih lanjut di perpres dan dikonsultasikan di DPR. ”. Minggu, 19 Maret 2023 CariBNPT juga mengusulkan agar Undang-Undang Terorisme mengatur hukuman yang lebih berat bagi para pelaku terorisme, namun Petrus tak bisa mematok berapa tahun hukuman yang ideal bagi seorang teroris. Bamsoet mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum menjalankan amanat UU ini dengan baik dan bertanggungjawab. Peraturan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. com - Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Definisi terorisme bisa ditemukan dalam Undang-Undang No. Halaman selanjutnya Halaman May 25, 2018 · Hak bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. Pasukan Densus 88 dilatih. Liputan6. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai “perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atauUU. Kelebihan yang menonjol adalah memberi otoritas yang besar kepada LPSK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BNPT, dan lainnya dan bertugas. Menurut Undang-undang No. Namun pada dasasarnya hukum acara yang berlaku dalam penanganan tindak pidana terorisme tetap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam UU pemberantasan tindak. 15, LN. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-UndangMenurut Al Araaf, pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasai terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI No. Aturan kebebasan beragama di Indonesia. 3. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. Jan 14, 2019 · Tiga Kekurangan UU No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme versi AIDA Kekurangan kedua menurut Hasibullah adalah mempertegas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai leading sector May 9, 2021 · TRIBUNNEWS. Terorisme. Hal itu dimaksudkan agar secara hukum dimungkinkan untuk memutus jaringan sel tersebut sebelum melakukan tindakan teror pada masyarakat. 00 di NTT Pertaruhan. Belum Memiliki Akun Daftar di Sini. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi UU Terorisme, setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam untuk mengeluarkan Perppu jika. Google. Pasal tersebut dalam draf yang diajukan pemerintah ke DPR menyatakan “penyidik dapat melakukan. May 31, 2018 · TRIBUNNEWS. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. 05/2021 t entang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Saya pikir, di mana orang-orang tertentu yang dicurigai sebagai teroris asing dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme baru kami," kata Menteri Kehakiman Menardo Guevarra kepada Arab News,. Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme milik Polri. Apr 17, 2015 · Dasar hukum yang masih lemah untuk mencegah niat bergabung dengan gerakan radikal juga diakui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Saud Usman. "Setidaknya ada 5. 6/14/2023. id - UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap menjerat netizen di medsos. "Perpres bertentangan dengan undang undang TNI, undang-undang terorisme sendiri dan bertentangan. 02. "Ajaran Al-Zaytun belum masuk ke dalam kategori terorisme sehingga tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme," kata Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen R. RUU ini merupakan perubahan atas Undang. Jangan sampai, kata dia, rancangan perpres itu memberikan cek kosong kepada TNI untuk ikut terlibat dalam. Konfirmasi Email. Hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan geopolitik. Bunyamin mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. com, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme yang baru saja disahkan DPR, juga mengatur pemberian kompensasi bagi korban terorisme. Terorisme ; Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 6. Sepasang suami istri meledakkan diri di area gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). Araf meminta masa perpanjangan penahanan tersangka teroris juga harus diatur dengan mekanisme kontrol. Kata dia, pelibatan TNI dapat dilakukan jika ancaman terorisme terjadi dalam bentuk kekerasan berulang, yang mengancam kedaulatan negara-negara dengan intensitas tinggi yang mengarah pada perjuangan politik bersenjata. Bank Indonesia (BI) mendukung Pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, untuk membahas terbitnya PP terkait diberlakukannya UU Terorisme. Sedangkan dari segi Undang-Undang di Indonesia, terorisme juga telah berhasil didefinisikan. Liputan6. Laporan tersebut adalah laporan lengkap tentang terorisme berkenaan dengan negara-negara dan kelompok yang dianggap memenuhi kriteria sesuai undang-undang, sebagaimana dilansir laman resmi. Anggota parlemen dari kubu. Jakarta: Setelah menunggu hampir puluhan tahun, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asli buatan bangsa Indonesia. 9/2013 melarang pencucian uang dan pendanaan teroris serta memberi wewenang untuk membekukan aset teroris sesuai dengan resolusi 1371 Dewan Keamanan PBB, rezim sanksi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terhadap ISIL (Da’esh) dan al-Qa’ida, serta. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta. Daftar pustaka :Tahun1985 s/d tahun 2014 . id - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) yang saat ini dibahas di DPR memiliki kesamaan dengan Internal Security Act (ISA) Singapura dan Malaysia. Aturan dalam undang-undang tersebut dikenakan di antaranya pemufakatan jahat dengan maksud teror sebagai mana diatur dalam Pasal 15. Sekitar 20 orang mengalami luka ringan hingga. 106, LL SETNEG : 20 HLM. com — Direktur Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen (Pol) Hamli menilai, disahkannya Undang-Undang Antiterorisme mampu memperkuat lembaganya dalam aspek pencegahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003. Oleh sebab itu, TNI perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme dan diatur dalam undang-undang. Virtual Police menciduk seorang pria berinisial AM karena dituding menyebarkan hoaks terkait Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming. Pria itu, yang ditembak mati oleh polisi, terinspirasi oleh kelompok militan ISIS dan diawasi terus-menerus oleh petugas keamanan setelah dia dibebaskan dari penjara sebelumnya. Selain. Salah satu alasan pemerintah saat ini kondisi terorisme tak lagi bisa diakomodir dengan UU Nomer 15. Anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait masalah terorisme. Pasal 2. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. 5 Tahun 2018 adalah UU tentang tindak pidana terorisme. UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi. Rapat Paripurna Pengesahan RUU Antiterorisme (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan) Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi UU. Laporan latar belakang ini, yang merupakan kelanjutan serangkaian laporan mengenai terorisme di Asia Tenggara, menilik sejarah persekutuan antara JI dan MILF, seberapa jauh kerjasama yang dijalin di masa lalu, serta status hubungan saat ini. Peraturan. Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif," Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah menyiapkan revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar aparat. Catatan Kritis Konstitusi. Pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) karena berkaitan dengan radikalisme dan terorisme dianggap tidak menyelesaikan akar masalah dan bisa memicu dendam, kata pengamat terorisme dan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003BNPT menyarankan perlu memperkuat undang-undang kita. 23/POJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Keberadaan undang-undang ini sangat dibutuhkan karena ancaman terorisme yang semakin mengglobal. Upaya merevisi Undang-undang Terorisme yang banyak ditentang sejak diungkapkan empat tahun lalu, mendapat momentum baru dari serangan teror di Sarinah, Jakarta, namun para aktivis memperingatkan. Kata kunci : Densus 88, Terorisme, , Undang-undang, Fiqih Siyasah, Hak Asasi Manusia (HAM). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat dalam periode 1999-2016,. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak pidana Terorisme. Merdeka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Peraturan Lainnya. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penetapan itu setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, hingga. Ketiga perbedaan itu mulai dari sifat penindakan terhadap. . Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Berlaku, 375 Ditangkap. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme," ucap Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). JAKARTA, KOMPAS. "Karena itu kami mengharapkan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pansus dan DPR memperhatikan poin-poin kelemahan dalam perumusan Revisi Undang-Undang. Butuh dua tahun bagi DPR dan Pemerintah untuk bertemu kata sepakat. CO. com — Kepolisian menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan Kementerian Hukum dan HAM terkait apakah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikategorikan sebagai kelompok teroris. Suara. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menambah ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme. .